@ # m w Sang Koruptor Dapat Remisi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

Sang Koruptor Dapat Remisi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

Masih ingat dengan kasus Gayus..? ,pegawai Ditjen Pajak yang sempat menggegerkan di era tahun 2010 karena kasus penggelapan , pencucian uang serta korupsi.Gayus yang nama lengkapnya Gayus Halomoan Partahanan Tambunan adalah seorang pegawai Ditjen Pajak Golongan III A.Orang tidak akan menyangka bahwa pegawai yang  bekerja belum ada  10 tahun waktu itu, ia telah mengantongi uang ratusan milyar yang tersebar diberbagia rekening dan deposito.
Tak hanya itu, ia juga mengumpulkan harta dalam bentuk aset yang terdiri dari mobil Honda Jazz, Ford Everest, rumah di Gading Park View, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan 31 batang emas masing-masing 100 gram.
Gayus (M.Viva.co.id)


  Lulusan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), setelah lulus Gayus ditempatkan di Balikpapan selama tiga tahun sebelum akhirnya dipindah-tugaskan di Jakarta di bagian Penelaah Keberatan pada Seksi Banding dan Gugatan Wilayah Jakarta II Ditjen Pajak sampai diberhentikan karena tersandung kasus mafia pajak yang melibatkan oknum aparat dari kejaksaan, kepolisian, dan aparatur pemerintah lain pada tahun 2010. 

Pada tanggal 1 Maret 2012, setelah melewati berbagai sidang, akhirnya Gayus dijerat dengan pasal berlapis ketika jaksa penuntut umum menuntut Gayus dengan empat dakwaan sekaligus. Dalam dakwaan pertama, ia dijerat pasal UU Nomor 21 Tahun 2000, ia diduga menerima suap senilai Rp 925 juta dari Roberto Santonius dan Rp 35 milyar dari Alif Kuncoro terkait pengurusan sunset policy PT. Kaltim Prima Coalt, PT. Bumi Resources, dan PT. Arutmin.

Berbeda dengan dakwaan pertama, dalam dakwaan kedua, Gayus dianggap telah menerima gratifikasi sebesar US$ 659.800 dan 9,6 juta SGD namun tidak melaporkan ke KPK. Sedangkan dalam dakwaan ketiga, Gayus dijerat dengan pasal UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dengan menyembunyikan asal usul harta kekayaan ke dalam penyedia layanan jasa keuangan.

Dalam dakwaan yang terakhir, mengingat Gayus pernah ditemukan berada di Bali dan Singapura, sudah barang tentu ada orang dalam yang memuluskan aksinya tersebut. Ia akhirnya didakwa dengan kasus penyuapan yang dilakukan pada sejumlah petugas rumah tahanan Mako Brimob'
Kelapa Dua, Depok, yang bertujuan agar dapat dengan mudah keluar masuk tahanan.
Akibat dakwaan tersebut, Gayus tak hanya dihukum penjara, namun juga dimiskinkan dengan menyita harta-hartanya yang terkait dengan perkara yang telah disebutkan. Total sampai sejauh ini, Gayus divonis dengan hukuman 28 tahun penjara dengan rincian 10 tahun penjara dari majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, 12 tahun dari tingkat kasasi di Mahkamah Agung, dan 6 tahun dari vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sifatnya terpisah dengan perkara lain.

Mendapat Remisi 
Adanya pemberian remisi atau pengurangan hukuman menjadikan masa hukuman untuk koruptor menjadi berkurang dan lebih ringan untuk dijalani .Namun berbeda dengan pelaku perkara pidana lainnya, pemberian remisi khusus narapidana korupsi selalu menimbulkan pro dan kontra sejumlah kalangan.  

Mereka yang mendukung menyatakan bahwa semua narapidana termasuk koruptor berhak mendapatkan remisi. Sedangkan pihak yang menolak menyatakan bahwa koruptor tidak perlu mendapat remisi karena tindakannya telah membuat rakyat sengsara.


Perbedaan PP28 /2006 dan PP 99/2012

Ada dua peraturan yang berlaku dalam pemberian remisi untuk kasus korupsi,yaitu PP 28 th 2006 dan PP99 th 2012 ,dimana  Ketentuan dalam PP 99 Tahun 2012 lebih ketat daripada PP 28 Tahun 2006. Jika dalam PP 28 tahun 2006, syarat mendapatkan remisi cukup mudah yaitu berkelakukan baik dan telah menjalani 1/3 ( satu per tiga) masa pidana. 

Khusus untuk aturan remisi dan pembebasan bersyarat untuk koruptor, saat ini setidaknya ada 2 (dua) regulasi yang mengaturnya. Pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan.

Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.


Kenapa bisa terjadi peraturan remisi untuk tindak pidana koruptor tersebut  ada dua , hal ini akibat adanya Surat Edaran Menkumham yang dikeluarkan pada 12 Juli 2013. Dalam Surat Edaran disebutkan, PP 99 Tahun 2012 diberlakukan bagi terpidana korupsi, narkotika, kejahatan transnasional, terorisme, dan kejahatan HAM yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal pengesahan PP 99/ 2012, yaitu 12 November 2012. Sedangkan terpidana yang divonis sebelum 12 November 2012 maka yang berlaku adalah ketentuan dalam PP 28 Tahun 2006.

Sedangkan PP 99 Tahun 2012 lebih memperketat pemberian remisi yaitu selain berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana, terpidana harus penuhi syarat antara lain bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (justice collaborator); dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Remisi Gayus
Setelah menjalani beberapa tahun hukumannya , pada hari Kemerdekaan RI 72 Gayus mendapat remisi bersama tahanan lainnya. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly,  menjelaskan pemberian remisi kepada terpidana kasus korupsi Gayus Tambunan karena Gayus sebagai pelaku dianggap mau bekerja sama atau Justice Collaborator. 
"Dia kan JC (Justice Collaborator), dia kan sudah di JC," ujar Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2017). 

Yasonna menjelaskan pemberian remisi Gayus sudah berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1999. PP tersebut tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hal warga binaan pemasyarakatan. 
"Oh dia tidak masuk PP 99 (PP 99/20212), berarti PP yang di bawahnya," kata Yasonna.

Terkait pelanggaran disiplin yang pernah dilakukan oleh Gayus, seperti kabur dari penjara untuk menonton pertandingan olah raga tennis. Itu bukan suatu masalah, karena sudah dihukum dan lebih dari satu tahun.

"Dia sudah dihukum. Dia sudah lewat register F-nya (buku catatan pelanggaran disiplin narapidana) 1 tahun," ucap dia.

Sebelumnya pada Januari 2017 lalu, Mahkamah Agung (MA) menyunat hukuman Gayus Tambunan, dari 31 tahun menjadi 29 tahun penjara. MA menilai vonis yang dijatuhkan kepada mantan pegawai Ditjen Pajak itu melebihi aturan yang ada.


Hal itu sebagaimana tertuang dalam vonis Peninjauan Kembali (PK) Nomor 66 PK/Pid.Sus/2016 yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Selasa (17/1/2017). Total kejahatan yang dilakukan Gayus ada empat kasus, tiga di antaranya dari tindak pidana korupsi yang dituntut secara terpisah.

Berikut total hukuman gayus Tambunan dari berbagai kasus:

1. Kasus pemalsuan paspor dihukum 3 tahun penjara.
2. Kasus penggelapan pajak I dihukum 12 tahun penjara.
3. Kasus penggelapan pajak II dihukum 8 tahun penjara.

4. Kasus pencucian uang dihukum 6 tahun penjara. 
Gayus Tambunan mendapat  remisi 6 bulan pada perayaan hari kemerdekaan RI ke-72 kemarin bersama tahanan lainnya.


Yang menjadi pertanyaan kenapa pengurangan hukuman atau remisi dilakukan oleh pemerintah  ,bukankah yang memutuskan jumlah hukuman adalah wewenang pengadilan atau yudikatif dengan demikian pengurangan hukuman juga wewenang pengadilan seharusnya. Tugas  pemerintah dalam kontek  pemasyarakatan, adalah pembinaan, bukan fokus pada mengurangi jumlah hukuman.
Sumber :detiknews.com dan sumber lainnya.













Subscribe to receive free email updates:

close